Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

Undang-Undang Kewarganegaraan India (Amandemen), 2019
Parlemen India
UU untuk mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama tahun 1955.
Kutipan	UU No. 47 tahun 2019
Diterapkan oleh	Lok Sabha
Tanggal pengesahan	10 Desember 2019 (2019-12-10)
Diterapkan oleh	Rajya Sabha
Tanggal pengesahan	11 Desember 2019 (2019-12-11)
Tanggal penyerahan	12 Desember 2019 (2019-12-12)
Tanggal penandatanganan	12 Desember 2019 (2019-12-12)
Ditandatangani oleh	Ram Nath Kovind Presiden India
Tanggal pemberlakuan	10 Januari 2020 (2020-01-10)[1][2]
Sejarah legislatif
UU diperkenalkan pada Lok Sabha	Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen), 2019
Kutipan UU	RUU No. 370 tahun 2019
UU diterbitkan pada	9 Desember 2019; 4 tahun lalu (2019-12-09)
Diperkenalkan oleh	Amit Shah Menteri Urusan Dalam Negeri
Pembacaan pertama	09 Desember 2019 (2019-12-09)
Pembacaan kedua	10 Desember 2019 (2019-12-10)
Pembacaan ketiga	11 Desember 2019 (2019-12-11)
Status: Legislasi saat ini

Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 (bahasa Inggris: Citizenship (Amendment) Act, 2019) adalah sebuah Undang-undang yang disahkan oleh Parlemen India untuk mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India yang lama (Citizenship Act) tahun 1955 yang menyediakan jalan menjadi warga negara India bagi imigran 6 agama minoritas dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.^[3] Agama minoritas yang dimaksud secara eksplisit merupakan agama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen, Imigran harus pernah masuk India pada atau sebelum 31 Desember 2014, dan seharusnya menghadapi "persekusi agama atau takut akan persekusi agama" di negara asal mereka.^[a] Undang-undang ini juga melonggarkan persyaratan tempat tinggal untuk tujuan naturalisasi dari 11 tahun hingga 5 tahun untuk para imigran gelap yang berasal dari 3 negara serta 6 agama minoritas tersebut.^[6]

Partai Bharatiya Janata yang pada kampanyenya berjanji dalam manifesto pemilu 2014 untuk menyediakan "rumah alami" bagi para pengungsi Hindu yang dipersekusi. Kerja keras para pengungsi tersebut dilaporkan di berbagai media massa..^[7][8] Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melegalkan para pengungsi tersebut terlepas dari dokumen perjalanan mereka dan memberikan mereka visa jangka panjang.^[9] Lebih dari 30.000 migran, hampir semua beragama Hindu atau Sikh, akan mendapat keuntungan dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang diamandemen.^[10]

Undang-undang ini dikritik oleh Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional serta Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.^[11][12] Beberapa kritikus UU meyakini UU itu melegalkan diskriminasi agama.^[3][13][14]

Pengesahan UU menyebabkan aksi demonstrasi di India.^[12] Kelompok Muslim dan kelompok sekuler memprotes tuduhan diskriminasi agama. Warga Assam dan negara-negara bagian timur laut lainnya terus memprotes UU ini karena khawatir bahwa imigran ilegal non-Muslim di wilayah mereka akan diizinkan tinggal di negara bagian tersebut.^[10]

Ada juga kekhawatiran yang muncul tentang kurang dimasukkannya beberapa negara non-muslim di negara tetangga India, seperti Sri Lanka, dimana Shiv Sena dan beberapa tokoh agama khawatir tentang status kewarganegaraan dari warga Hindu berbahasa Tamil yang diizinkan menetap secara hukum di Tamil Nadu karena diskriminasi di negara kepulauan itu.^[15], serta Nepal dan Bhutan, yang pada negara kedua dituduh mendiskriminasi umat Hindu melalui masyarakat yang hanya beragama Buddha.^[16] Pengungsi Tibet dari Tiongkok juga dikecualikan dari rancangan undang-undang tersebut meskipun ada kekhawatiran yang terus menerus.^[17]

1. ^ "MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION S.O. 172(E)" (PDF). The Gazette of India. 10 Januari 2020. Diakses tanggal 10 Januari 2020. 
2. ^ "Citizenship Amendment Act comes into effect from today as MHA issues notification". The Indian Express. 10 January 2020. 
3. ^ ^{a b} Citizenship Amendment Bill: India's new 'anti-Muslim' law explained, BBC News, 11 Desember 2019.
4. ^ Shrutisgar Yamunan, The Citizenship Bill rests on shaky legal grounds. Here’s why, Scroll.in, 6 Desember 2019. 'Meskipun RUU tersebut tampaknya tidak memiliki istilah “komunitas minoritas” dan kriteria “persekusi agama” secara langsung, RUU ini mengacu pada aturan-aturan Undang-Undang Asing yang diamandemen pada 2015 dan 2016, yang dengan jelas menyebutkan istilah-istilah ini.'
5. ^ Question & Answer: Citizenship amendment law explained, The Indian Express, 14 Desember 2019. Meskipun Amit Shah menyebut agama-agama non-Muslim sebagai minoritas yang dipersekusi, hukum tersebut menghindari penggunaan kata penganiayaan dalam teksnya.
6. ^ "The Citizenship (Amendment) Bill, 2019" (PDF). PRS India. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-12-12. Diakses tanggal 11 Desember 2019. 
7. ^ Why Pakistani Hindus leave their homes for India, BBC News, 28 Oktober 2015.
8. ^ Shreyasee Raj, Safe But Betrayed: Pakistani Hindu Refugees in India, The Diplomat, 22 Januari 2019.
9. ^ Shoaib Daniyal, Four myths about the Citizenship Bill – from fighting religious persecution to helping NRC-excluded, Scroll.in, 8 Desember 2019.
10. ^ ^{a b} Saha, Abhishek (20 Januari 2019). "Explained: Why Assam, Northeast are angry". Hindustan Times. 
11. ^ "Federal US commission seeks sanctions against Amit Shah if CAB passed in Parliament"
12. ^ ^{a b} Sigal Samuel, "India just redefined its citizenship criteria to exclude Muslims, "Vox, 12 Desember 2019.
13. ^ Will Citizenship Amendment Bill legalise religious discrimination, The Times of India, 11 Desember 2019.
14. ^ Indian citizenship law discriminatory to Muslims passed, The Guardian, 11 Desember 2019.
15. ^ World, Republic. "As CAB gets tabled in Rajya Sabha, exclusion of Sri Lankan Tamils causes dismay". Republic World. Diakses tanggal 16 Desember 2019. 
16. ^ "Rajya Sabha passes Citizenship Amendment Bill: What is a Hindu and why are Myanmar, Nepal, Bhutan, Sri Lanka left out of CAB?". www.msn.com. Diakses tanggal 16 Desember 2019. 
17. ^ Chaudhry, Suparna; Post, The Washington (13 Desember 2019). "India's new law may leave millions of Muslims without citizenship". StamfordAdvocate. Diakses tanggal 16 Desember 2019. 

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan